|
Rabu, 25 Januari 2012 di kantor Badan Penanggulangan Dampak Lingkungan Daerah (BAPEDALDA) Sumatera Barat telah disepakatinya ANDAL Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Batang Karimo Kecamatan Lubuk Tarok (IKK) Kabupaten Sijunjung, setelah sebelumnya dilakukan penilaian oleh Komisi Amdal. Sidang komisi ini merupakan sidang kelima (finising) setelah perbaikan dimana sidang pertamanya sudah dilaksanakan sejak bulan Agustus 2011. Dokumen Andal ini disepakati dengan beberapa catatan yang harus dilaksakan oleh pihak pemrakarsa. Penandatanganan berita acara diwakili oleh perwakilan tim penilai Komisi. untuk perwakilan masyarakat di wakili oleh walinagari dan wali Jorong nagari Lalan dan Lubuak Tarok. |
|
Read more...
|
|
|
Oleh : Harry Kurniawan Chaniago Berkegiatan di Perkumpulan Qbar, Padang Perjalanan panjang di tahun lalu menemui sebuah titik tentang diskursus agraria di negeri ini. Karut marut tentang agraria semakin terang benderang dengan banyaknya konflik-konflik yang tak berkesudahan, selesai yang satu tumbuh lagi konflik yang baru, bak pepatah “mati satu tumbuh seribu”. |
|
Read more...
|
|
|
PADANG--MICOM: Sebanyak 6.670 petani kepala keluarga petani di Sumatra Barat (Sumbar) menjadi korban konflik agraria sepanjang 2011. Kelompok masyarakat sipil yang ada di Sumbar pun mencatat 218 konflik agraria yang ada didominasi perkebunan kelapa sawit berskala besar dengan areal konflik seluas 119.229 hektare. |
|
Read more...
|
|
Pers Release
Sumatera Barat hingga 2011 tercatat 218 konflik Agraria yang didominasi oleh Perkebunan Kelapa Sawit berskala besar dengan areal konflik seluas 119.229 Ha yang melibatkan kelompok bisnis (52 Perusahaan) dan Negara dengan korban 6.670 Kepala Keluarga Petani, 102 nagari dan korban kriminalisasi sebanyak 64 orang.
|
|
Read more...
|
|
Padang Ekspres, Selasa, 10/01/2012 13:16 WIB
Solsel, Padek—Mulai 2012, Pemkab akan melakukan moratorium atau penghentian sementara terhadap izin investasi bidang pertambangan dan perkebunan. Ini merupakan bentuk kekecewaan Pemkab terhadap investor yang dinilai kurang kooperatif.
|
|
Read more...
|
|
Padang Ekspres, Selasa, 10/01/2012 –
Peraturan daerah (perda) tentang tanah ulayat dan pemanfaatannya di Sumbar telah lama ditetapkan. Namun, belum ada peraturan gubernur yang akan mengatur bagaimana pelaksanaan perda nomor 16 tahun 2008 tersebut. Komisi I DPRD Sumbar mendesak agar Gubernur Sumbar membuat pergub mengenai pelaksanaan perda tersebut sehingga konflik dan persoalan hukum terkait tanah ulayat bisa ditekan. |
|
Read more...
|
|
|
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>
|
| Results 1 - 6 of 174 |
